 |
| Andi Suriadi menyampaikan informasi terkait dugaan penampungan BBM di SPBU Labuaja, Bone. (Dok. Pribadi) |
Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, BBM yang diperoleh dari sekitar SPBU Labuaja diduga ditampung oleh oknum tertentu. Kondisi tersebut dikhawatirkan menyebabkan masyarakat yang membeli langsung di SPBU kesulitan memperoleh BBM dengan harga resmi.
“Diduga ada penampungan BBM di Labuaja oleh oknum. Akibatnya, pengecer memanfaatkan keadaan dan menjual BBM dengan harga sekitar Rp18 ribu hingga Rp20 ribu,” kata Andi Suriadi kepada redaksi, Rabu (26/8/2026).
Menurut Andi Suriadi, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena harga BBM di tingkat pengecer dinilai semakin memberatkan masyarakat, khususnya warga Kecamatan Bontocani yang membutuhkan BBM untuk kendaraan, kegiatan pertanian, hingga pengangkutan hasil kebun.
Jarak dan kondisi akses menuju SPBU juga membuat sebagian warga tidak memiliki banyak pilihan ketika pasokan BBM sulit diperoleh. Situasi tersebut membuat masyarakat di wilayah tertentu bergantung pada penjualan BBM eceran.
Persoalan harga BBM yang tinggi di Bontocani bukan kali pertama menjadi perhatian. Pada April 2026, harga Pertalite di wilayah tersebut pernah dilaporkan mencapai Rp20.000 per liter. Dalam pemberitaan saat itu juga muncul keluhan masyarakat mengenai distribusi BBM di wilayah Labuaja dan sekitarnya.
SPBU Labuaja menjadi salah satu akses BBM bagi sebagian masyarakat Bontocani. Karena itu, kelancaran dan ketepatan distribusi BBM di SPBU tersebut dinilai penting, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonomi pada sektor pertanian dan perkebunan.
Di tengah munculnya keluhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bone pada 25 Agustus 2026 membentuk tim satuan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM dan elpiji. SPBU Labuaja termasuk salah satu titik yang menjadi sasaran pengawasan.
Warga berharap pengawasan tidak hanya berfokus pada antrean kendaraan, tetapi juga menyentuh pola pembelian berulang, penggunaan jeriken, kesesuaian barcode atau QR Code, serta kemungkinan adanya BBM yang diperjualbelikan kembali dengan harga jauh di atas harga resmi.
Andi Suriadi berharap pihak terkait, termasuk Pertamina dan aparat penegak hukum, dapat melakukan pengecekan langsung untuk memastikan distribusi BBM benar-benar berjalan sesuai ketentuan.
Masyarakat juga meminta agar setiap dugaan penyimpangan ditelusuri secara transparan. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, warga berharap dilakukan tindakan sesuai ketentuan agar distribusi BBM kembali tepat sasaran dan masyarakat tidak terbebani harga eceran yang terlalu tinggi. (Red)