Meja-hijau.com - Kelangkaan BBM yang terjadi di Kota Makassar dan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan merupakan persoalan yang tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknis distribusi semata. Ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, sementara pada saat yang sama pemerintah sedang gencar mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik, situasi semacam ini patut untuk di baca secara kritis.
Saya melihat ada sebuah irisan antara kondisi kelangkaan BBM ini dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada kamis (13/08/2026) saat meresmikan Ekosistem motor listrik nasional di Cikarang, Kab Bekasi yang sebelumnya mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik.
"Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri" Kata Prabowo
Pernyataan ini kemudian menjadi relevan ketika masyarakat saat ini menghadapi kenyataan bahwa akses terhadap BBM semakin sulit.
Jika kelangkaan ini berlangsung dalam waktu yang panjang tanpa penyelesaian yang benar-benar tegas, maka publik patut menduga jika ini bukan hanya persoalan distribusi, bisa jadi ada bentuk tekanan psikologis tidak langsung yang membuat masyarakat perlahan kehilangan pilihan dan terdorong untuk meninggalkan kendaraan berbahan bakar minyak.
Dalam kebijakan publik, perubahan perilaku masyarakat dapat terjadi bukan hanya melalui ajakan, tetapi juga melalui kondisi yang membuat pilihan tertentu menjadi semakin sulit. Ketika pilihan lama mengalami hambatan sementara pilihan baru terus dipromosikan, masyarakat pada akhirnya dapat merasa bahwa mereka tidak lagi memiliki kebebasan memilih, dan dengan terpaksa hanya mengikuti keadaan yang sudah terbentuk.
Berbagai klarifikasi dari pihak terkait juga perlu dikaji secara kritis. Pertamina menyampaikan bahwa salah satu penyebab permasalahan BBM adalah adanya perilaku konsumen yang tidak sesuai aturan, seperti pembelian berulang dan dugaan penyalahgunaan distribusi. Pemerintah daerah juga menyampaikan adanya dugaan kecurangan yang melibatkan berbagai pihak, baik dari sisi konsumen maupun oknum yang berada dalam rantai distribusi.
Namun jika memang masalah utamanya adalah kecurangan, mengapa negara yang memiliki sistem pengawasan, teknologi digital, aparat penegak hukum, dan kewenangan besar membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya?
Apabila benar terdapat oknum yang melakukan penyimpangan, maka pernyataan pemerintah tanpa tindakan nyata menjadi tidak ada artinya. Sebab ketika pemerintah hanya memberikan penjelasan tanpa menunjukkan siapa yang dihukum dan bagaimana sistem diperbaiki, publik dapat melihatnya hanya sebagai upaya meredam keresahan sementara.
Dalam sejarah dunia, terdapat beberapa contoh bagaimana pemerintah atau penguasa menggunakan tekanan terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat secara perlahan kehilangan pilihan.
Salah satu contoh adalah kebijakan garam Inggris di India pada masa kolonial. Pemerintah Inggris saat itu mengendalikan produksi dan distribusi garam melalui aturan pajak serta larangan bagi masyarakat India untuk memproduksi garam sendiri. Garam merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga pembatasan tersebut membuat rakyat bergantung kepada sistem yang dikendalikan pemerintah kolonial.
Tekanan terhadap kebutuhan dasar tersebut kemudian memunculkan perlawanan besar yang dipimpin Mahatma Gandhi melalui Salt March pada tahun 1930. Peristiwa tersebut menjadi contoh bagaimana ketika masyarakat kehilangan kebebasan terhadap kebutuhan dasar, tekanan politik dapat muncul dan memicu perlawanan.
Di Indonesia, pola serupa juga sering terjadi, salah satu contoh pada masa kolonial melalui monopoli VOC atas perdagangan rempah-rempah di Maluku. VOC mengendalikan produksi dan perdagangan cengkeh serta pala, sehingga masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan penuh menentukan kepada siapa hasil produksinya dijual. Penguasaan terhadap sumber daya tersebut pada akhirnya mempersempit pilihan masyarakat dan memaksa mereka mengikuti sistem yang ditentukan penguasa.
Sejarah ini menunjukkan bahwa tekanan politik tidak selalu dilakukan melalui kekerasan, tetapi juga dapat dilakukan dengan mengendalikan akses masyarakat terhadap sumber daya yang mereka butuhkan.
Dari contoh sejarah tersebut, kita dapat memahami bahwa perubahan besar dalam masyarakat dapat terjadi melalui dua cara. Pertama, masyarakat berubah karena melihat pilihan baru memang lebih baik. Kedua, masyarakat berubah karena pilihan lama dibuat semakin sulit sehingga mereka merasa tidak memiliki alternatif.
Inilah yang harus menjadi perhatian dalam kebijakan kendaraan listrik di Indonesia. Transisi energi merupakan sesuatu yang dapat didukung apabila dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Namun, transisi tersebut akan kehilangan legitimasi apabila masyarakat merasa diarahkan melalui tekanan keadaan.
Kelangkaan BBM di Makassar haruslah dijawab dengan transparansi penuh. Pemerintah harus membuktikan jika ini benar-benar hanya akibat gangguan distribusi dan penyalahgunaan oleh pihak tertentu, bukan bagian dari strategi yang secara perlahan membuat masyarakat meninggalkan kendaraan berbahan bakar minyak.
Sebab dalam negara demokrasi, pemerintah seharusnya memenangkan pilihan masyarakat melalui kualitas kebijakan, bukan melalui situasi yang membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pilihan.
Penulis : Andi Muh. Asdar