Target Pendapatan Alat Berat PUPR Kolaka Utara Dipertanyakan, Aset Belum Ada tapi Retribusi Sudah Dihitung

Dok: Ilustrasi

MEJA-HIJAU.COM | ‎KOLAKA UTARA - Tata kelola pendapatan dari penyewaan alat berat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kolaka Utara menuai sorotan.

‎Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan retribusi daerah menemukan adanya perencanaan pendapatan yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil aset milik pemerintah daerah.

‎Retribusi yang bersumber dari penyewaan alat berat sejatinya menjadi salah satu instrumen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, target penerimaan yang disusun justru memunculkan pertanyaan karena diduga tidak didasarkan pada ketersediaan alat maupun potensi penyewaan yang sebenarnya.

‎Pada Tahun Anggaran 2024, target pendapatan retribusi ditetapkan sebesar Rp330,44 juta, tetapi realisasinya hanya mencapai Rp270,03 juta.

‎Sementara hingga 30 September 2025, target sebesar Rp200,05 juta baru terealisasi Rp156,60 juta, menunjukkan capaian yang masih berada di bawah proyeksi pemerintah daerah.

‎Yang paling mencolok adalah perhitungan target pendapatan dari Excavator PC210. Dalam dokumen pemeriksaan terungkap bahwa potensi retribusi alat tersebut telah dimasukkan sejak awal Januari 2024, padahal excavator baru resmi diadakan pada 31 Juli 2024.

‎Dengan kata lain, selama lebih dari enam bulan pemerintah daerah telah memasukkan estimasi pendapatan dari aset yang belum dimiliki.

‎Kondisi itu dinilai mencerminkan kelemahan serius dalam proses perencanaan dan penganggaran. Target pendapatan seharusnya disusun berdasarkan data aset yang tersedia, kapasitas operasional, serta proyeksi penyewaan yang terukur, bukan sekadar asumsi administratif.

‎Tak hanya itu, pemeriksaan juga menemukan masih adanya tarif penyewaan alat berat yang belum memiliki pengaturan lengkap dalam regulasi daerah.

‎Akibatnya, pemungutan retribusi berpotensi dilakukan tanpa landasan tarif yang sepenuhnya jelas, sehingga membuka ruang ketidakpastian dalam penetapan besaran penerimaan daerah.

‎Persoalan tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk membenahi tata kelola aset produktif.

‎Di tengah kebutuhan meningkatkan PAD, setiap rupiah potensi pendapatan semestinya lahir dari perencanaan yang akurat, regulasi yang lengkap, dan pengelolaan aset yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pewarta: Tim Redaksi.