Skalanya tahun ini brutal. Walhi mencatat 34.262 titik panas dan 33.837 hektare area terbakar sepanjang Januari Juli 2026, dan Kalimantan Barat sendirian menyumbang 28.216,31 hektare luasan tertinggi di seluruh Indonesia.
Tapi angka luas itu masih kalah mengerikan dibanding pola di baliknya. Di kawasan hidrologis gambut Kalbar, ada 2,79 juta hektare lahan yang dibebani 135 izin perkebunan sawit, 123 izin pertambangan, dan 35 izin pengelolaan hutan. Dan dari titik panas yang terpantau di sana, sekitar 7.000 dari 17.236 hotspot jatuh persis di kawasan berizin itu.
Itu bukan kebetulan geografis. Menurut penulis itu merupakan pola bisnis. Gambut yang dulu basah dan sulit terbakar, sengaja dikeringkan lewat kanal buatan korporasi supaya gampang dibongkar dengan api sebagai alat pembuka lahan paling murah yang pernah ditemukan manusia. Fakta bahwa aktivitas manusia menyumbang 99 persen kasus karhutla harusnya jadi tamparan keras buat siapa pun yang masih menyalahkan "cuaca panas" sebagai kambing hitam utama.
Yang lebih menyakitkan: negara justru mengurangi amunisi di tengah krisis yang membesar. Anggaran BNPB tahun ini cuma Rp3-4 triliun, jauh lebih rendah dibanding alokasi pada krisis karhutla 2015, 2019, maupun 2022-2024.
Jadi setiap Agustus kita menyaksikan drama yang sama dimana helikopter water bombing dikerahkan mendadak, pejabat foto-foto di depan asap, tapi izin-izin yang jadi sumber kebakaran nyaris tak pernah diaudit, apalagi dicabut.
Dan setelah api itu padam, alih-alih yang tumbuh adalah hutan , justru yang subur adalah pohon sawit sawit. Lahan gambut yang rusak jadi kosong secara administratif, yang gampang diklaim, gampang ditanami. Rakyat Palangka Raya dan Kotawaringin Barat kena ribuan kasus ISPA, bahkan sampai 108 sekolah di Sarawak, Malaysia, ditutup gara-gara asap kiriman kita tapi pemegang izin di atas titik api itu nyaris tak pernah duduk di kursi pesakitan. Selama membakar lahan tetap jadi cara termurah dan paling minim risiko hukum untuk membuka kebun, karhutla bukan bencana alam. Itu model bisnis yang kita biarkan berjalan, tahun demi tahun, dengan asap sebagai biaya yang selalu ditanggung rakyat.
(Tim Redaksi)